Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang seluruh sekolah menarik sumbangan dari siswa dalam bentuk apa pun. Sebab, pemkot sudah mencukupi seluruh biaya operasional yang dibutuhkan sekolah.

Eri menyampaikan, bidang pendidikan tetap menjadi prioritas pemkot. Terlihat dari alokasi anggaran pada APBD 2023. Sektor pendidikan mendapatkan dana paling besar dibandingkan bidang lain.

Pemkot sudah menghitung besaran bopda yang akan diterima setiap sekolah. Nominalnya dinilai cukup. Bopda juga meng-cover biaya di luar operasional sekolah. Misalnya, gaji guru kontrak, administrasi, dan lainnya. Bahkan, kegiatan ekstrakurikuler siswa sudah masuk dalam hitungan. Sekolah tinggal menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan membentuk karakter siswa.

Karena itu, satuan pendidikan dilarang menarik uang dari siswa. Eri perlu kembali mengingatkan sekolah agar tidak memungut biaya tambahan dari siswa. Sebab, dia kerap disambati warga yang tidak mampu membayar sumbangan ke sekolah. ”Tahun 2023 pendidikan harus bersih. Kasihan warga yang tidak mampu,” tuturnya.

Pemkot juga melarang sumbangan berkedok infak. Sebab, ada temuan sejumlah sekolah justru memanfaatkan tarikan itu untuk mendapatkan uang dari wali murid. Infak yang seharusnya bersifat sukarela berubah jadi sumbangan wajib. ”Infak yo wis gak oleh. Apalagi sampai ada surat yang harus ditandatangani orang tua. Itu tidak benar,” ucap mantan kepala Bappeko Surabaya itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh meminta sekolah tidak memungut biaya tambahan kepada siswa. Sebab, bopda yang diberikan pemkot sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. ”Kami menghitung bopda berdasarkan rombel. Jadi, pasti berimbang. Misal rombelnya nambah, ya pasti kami hitung ulang. Dilihat juga besaran BOS yang diterima.”