Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 Triliun di tahun 2022 ini. Jika akumulasi dengan 38 Kabupaten/ Kota ditargetkan 26,8 Trilliun. Nilai komitmen tersebut menjadikan Jatim meraih peringkat kedua tertinggi dibawah DKI Jakarta dengan total nilai transaksi sebanyak Rp 5,19 Triliun.

Khofifah menyebutkan, komitmen Pemprov Jatim untuk TKDN sebesar Rp 2,293 trilliun tersebut telah setara dengan 54,5%. Dan Jatim juga memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp. 2,27 Triliun atau setara dengan 53,9%.

Nilai komitmen Pemprov Jatim tersebut juga sudah lebih dari target yang dibuat. Kami bertekad untuk melaksanakan apa yang menjadi pesan Presiden untuk mengalokasikan belanja barang dan jasa dari APBD minimal 40 persen untuk produk dalamnegeri, dan targetnya se Jatim akan mencapai Rp 26,8 Triliun. Namun, yang terumumkan tercatat sebanyak Rp 7,71 triliun atau setara dengan 82%. Sehingga masih ada Rp. 1,69 Triliun atau setara dengan 18% yang masih belum terinput datanya.

Profil belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Jatim pun menunjukan komitmen nyata upaya dalam melestarikan produk karya anak bangsa. Dengan rincian pengadaan melalui penyedia Jatim, total paket mencapai 24.729 dengan nilai Rp 4,2 triliun.

Lebih detilnya, pengadaan melalui penyedia UMKM mencapai 22.167 paket, Pembelanjaan Dalam Negeri (PDN) mencapai 407 paket dan e-purchasing mencapai 2.575 paket.

Atas komitmen ini, Gubernur Khofifah optimistis bahwa gerakan peningkataan penggunaan produk dalam negeri akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jatim. Khofifah menuturkan setidaknya dalam target yang telah ditetapkannya, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,8%.

Dalam semangat Optimis Jatim Bangkit 2022, Khofifah percaya bahwa upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim hingga 5,0-5,8%.